Agung Dhamar Syakti

Dosen UNSOED[1] dan Peneliti PKSPL-IPB[2]

Indonesia memiliki lebih dari 50 jenis potensi sumberdaya rumput laut yang tumbuh menyebar di beberapa wilayah pesisirnya. Rumput laut  dikenal sebagai bahan pangan yang menyediakan lebih dari 50 elemen nutrisi penting yang dibutuhkan untuk fungsi fisiologis tubuh. Baru baru ini, potensi rumput laut sebagai pereduksi emisi gas karbon dan bahan baku sumber alternatif energi (biofuel) dibahas didalam forum World Ocean Conference di Manado. Beberapa spesies komersial seperti Eucheuma, Gracilaria, Sargassum dan Ulva memiliki kelimpahan yang tinggi di perairan nusantara. Tentunya pemanfaatan tersebut pada akhirnya dapat menghasilkan sisa-sisa olahan dalam bentuk limbah padat hasil olahan rumput laut yang jumlahnya dapat mencapai ribuan ton perbulan. Salah satu terobosan yang sudah mulai dikembangkan adalah pemanfaatan limbah tersebut untuk membuat pupuk organik. Limbah padat rumput laut memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bahan pupuk organik lain mengingat pupuk dari limbah rumput dapat memiliki kandungan P₂O₅ lima kali lebih tinggi dan memiliki kandungan K₂O dua kali lebih tinggi dari pupuk organik dari bahan konvensional lain. Pemanfaatan limbah padat hasil olahan rumput laut dapat juga diarahkan guna pengendalian pencemaran dengan memanfaatakannya sebagai salah satu komponen pendukung bioremediasi lingkungan terutama untuk lahan pertanian yang terkontaminasi pestisida. Tentunya, selain limbah hasil olahan rumput laut dari spesies-spesies ekonomis, guna kepentingan bioremediasi jenis rumput laut lain dari jenis jenis yang kurang termanfaatkan dan kurang bernilai ekonomis seperti Calothria, Macrosystis, Oscillatoria dll dapat dijadikan bahan tersebut.

Kontroversi pestisida

Pestisida dan produk metabolismenya menjadi ancamam bagi  lingkungan karena karakteristik ketetaptinggalan yang tinggi (persistent) dan kesehatan manusia terkait toksisitas, keterakumulasian (bioaccumulation) dan peningkatan konsentrasi seiring kenaikan tingkatan rantai makanan (biomagnifications). Hal tersebut menjadikan pemanfaatan pestisida dalam dunia pertanian untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat menjadi kontroversial. Beberapa laporan dari para peneliti pestisida semakin menambah meremangnya bulu kuduk kita misalnya 47 jenis bahan aktif pestisida ditemukan terbukti sebagai bahan pencetus kanker (carsinogenic) pada hewan, dan 12 jenis lagi terbuti sebagai carsinogenic agent pada manusia (Gosselin, 1984), 80 jenis bahan aktif pestisida juga dapat menjadi penyebab atau sebagai faktor pencetus mutasi genetik (mutagenic agent).

Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pemahaman para pengguna pestisida terutama petani sebagai pekerja yang langsung menggunakan senyawa pestisida tersebut terhadap organisme target serta keluarga petani dan masyarakat disekitar aeral pertanian dimana pestisida secara intens dipakai. Namunpun demikian, tidaklah bijaksana jika hanya memandang pestisida dari sisi negatifnya saja, pengunaan yang bijaksana akan memperhatikan dosis dan konsentrasi yang tepat sehingga dapat menurunkan resiko tergangunya kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam tataran praktik, diperlukan perhatian dan komitment dari pemerintah dan fabrikan memberikan pedoman praktis yang mudah dipahami dalam penanganan senyawa kimia berbahaya mulai dari pemilihan jenis pestisida, tata cara penyimpanan, penakaran, pengenceran, pencampuran sampai kepada penanganan pertama pada keracunan pestisida dan handling sisa pemakaian serta monitoring berbasis masyarakat. Dalam pengelolaannya, ketika pencemaran pestisida sudah terlanjur terjadi, alternatif pengolahan tanah terkontaminasi pestisida dapat dilakukan dengan pendekatan biologis (bioremediasi).

Bioremediasi lingkungan tercemar pestisida

Secara teknis perkembangan bioremediasi pestisida juga terkendala dengan kurang efektifnya agent biologis mendegradasi pestisida sebagai akibat dari ketersediaan biologis (bioavaibility) pestisida didalam tanah terbatas sehingga membatasi keberhasilan mikroba melakukan kontak dan mengurai pestisida target. Guna memperbaiki performa bioremediasi pestisida, keberhasilan proses yang berlangsung dapat tergantung pada (1). ketersediaan mikroorganisme agen bioremediasi, (2). kondisi optimal bagi pertumbuhan dan aktifitas agen mikroba.dan (3) Peningkatan bioavaibilitas pestisida di tanah.

Mikroorganisme  agent

Jamur pendegradasi lignin, Diachromitus squalens dapat dijadikan agen bioremediasi untuk pestisida 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. Pleurotus pulmonarius mampu mendegradasi Antrazine jenis herbisida yang banyak dipakai dalam dunia pertanian. Contoh lain, Pentochlorofenol, biosida yang banyak dipakai dilahan pertanian padi, ditenggarai lebih toksik dari DDT, juga dapat didegradasi oleh sejenis jamur, Lentinus edodes (Shiitake mushroom). Jenis jenis lain yang sudah banyak diidentifikasi sebagai agent bioremediasi pestisida adalah Phanerochaete, Nocardia, Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter, dan Burkholderia. Dalam riset riset bioremediasi pestisida Phanerochaete chrysosporium dikenal mampu mendegradasi ragam pestisida seperti DDT, DDE, PCP, Chlordane, Lindane, Aldrine, Dieldrine dan lain sebagainya. Kendatipun tidak selalu ditemui disetiap jenis tanah dan tempat (kayu atau pohon yang lembab), keberadaannya Phanerochaete chrysosporium telah banyak dilaporkan oleh peneliti mikrobiologi Indonesia.

Kondisi optimal pertumbuhan

Secara umum kecepatan biodegradasi dipengaruhi oleh bebarapa faktor seperti konsentrasi bahan pencemar, biomassa agent bioremediasi, suhu, pH, ketersediaan nutrien, ketersediaan substrat primer dan terjadinya adaptasi. Selain itu, komposisi bahan pencemar, ketersediaan oksigen dan kelembaban juga mempengaruhi proses biodegradasi. Lebih lanjut, ketidakseimbangan antara suplai karbon dari bahan pencemar dengan kebutuhan N dan P untuk pertumbuhan mikroba juga merupakan fakor  pembatas dalam biodegradasi, dan keberhasilan proses degradasi banyak ditentukan oleh aktivitas enzim yang diproduksi oleh organisme itu sendiri.

Peningkatan ketersediaan biologis pestisida di tanah.

Peran rumput laut dan/atau limbah hasil olahan rumput laut dalam kajian bioremediasi pestisida adalah sebagai penyumbang ion Na⁺ yang ditenggarai dapat meningkatkan dispersi tanah, kedua adanya senyawa senyawa organik terlarut pada rumput laut dapat meningkatkan kelarutan dari pestisida sehingga lebih dapat terakses oleh agent mikroba dan terakhir adanya kandungan asam alginit dan manitol yang dapat berperan sebagai agen pengikat (chelating) serta penggembur tanah. Penambahan rumput laut ataupun limbah rumput laut dalam proses bioremediasi tanah terkontaminasi pestisida dapat merubah sifat dari tanah. Rumput Laut dapat membantu penurunan konsentrasi pestisida (e.g. DDT) melalui mekanisme pelepasan ion ion anorganik seperti Na⁺, Ca⁺, Mg⁺, dan K⁺ dan material organik terlarut yang keluar dari ekstrak rumput laut  (Kantachote et al., 2004).

Pestisida biasanya terikat dengan ikatan ikatan kimia dengan senyawa humus (humic substances) terlarut sehingga bioavaibilitasnya menjadi rendah. Kita ketahui bahwa pada tanah-tanah pertanian yang menggunakan bahan organik yang tinggi, residu pestisida akan tertinggal dalam konsentrasi yang tinggi karena jenis tanah berbahan organik tinggi akan menyerap senyawa pestisida terutama dari golongan hidrokarbon berklor sehingga persistensi di lingkungan sangat tinggi. Lebih lanjut, peningkatan kation (ion ion bermuatan positif, +) anorganik dapat menyebabkan peningkatan ikatan ion ion pada tanah yang menyebabkan cross-linking material material humus dengan pestisida tergantikan oleh kation kation tadi setelah didahului dengan kondensasi humus. Hal tersebut dapat meningkatkan ketersediaan DDT secara biologis dalam tanah untuk dapat termanfaatkan atau paling tidak terlibatkan didalam suatu reaksi dimana agen biologis mikroorganisme aktif.

Rumpu laut, terutama Alga Hijau memiliki kandungan karbohidrat dan manitol yang tinggi (chelating agents) yang akan dapat terikat dengan ion-ion anorganik pada tanah. Pengkelatan ini akan menggangu interaksi organo-mineral didalam tanah terkontaminasi. Peningkatan degradasi pestisida dapat terjadi secara aerobik (adanya oksigen) dan anerobik (tidak adanya oksigen). Rumput laut kaya akan karbohidrat yang dapat menguntungkan pertumbuhan bakteri anaerobik untuk dapat melangsungkan reaksi dechlorinasi guna menghilangkan unsur klor pada pestisida.  Rumput laut juga memiliki kandungan vitamin B12 yang dapat mendukung deklorinasi tersebut secara anaerobik.

Hal terpenting yang perlu diekankan adalah bagaimana menggunaan pestisida dengan bijaksana agar tidak merugikan bagi manusia dan lingkungan, dimana dalam penggunaan pestisida harus merupakan pilihan terakhir apabila dengan teknologi pengendalian lain tidak dapat menekan serangan organisme penggangu tanaman. Dengan demikian hanya dengan dosis, waktu, jalur masuk dan kebijakan yang tepat membuat pesisida memiliki manfaat ataupun mudharat”.

[2] Peneliti Senior Bidang Bioteknologi Lingkungan

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor

Nov. 22, 2009 – In a provocative new study, a University of Utah scientist argues that rising carbon dioxide emissions – the major cause of global warming – cannot be stabilized unless the world’s economy collapses or society builds the equivalent of one new nuclear power plant each day.

« It looks unlikely that there will be any substantial near-term departure from recently observed acceleration in carbon dioxide emission rates, » says the new paper by Tim Garrett, an associate professor of atmospheric sciences.

Garrett’s study was panned by some economists and rejected by several journals before acceptance by Climatic Change, a journal edited by renowned Stanford University climate scientist Stephen Schneider. The study will be published online this week.

The study – which is based on the concept that physics can be used to characterize the evolution of civilization – indicates:

• Energy conservation or efficiency doesn’t really save energy, but instead spurs economic growth and accelerated energy consumption.

• Throughout history, a simple physical « constant » – an unchanging mathematical value – links global energy use to the world’s accumulated economic productivity, adjusted for inflation. So it isn’t necessary to consider population growth and standard of living in predicting society’s future energy consumption and resulting carbon dioxide emissions.

• « Stabilization of carbon dioxide emissions at current rates will require approximately 300 gigawatts of new non-carbon-dioxide-emitting power production capacity annually – approximately one new nuclear power plant (or equivalent) per day, » Garrett says. « Physically, there are no other options without killing the economy. »

Getting Heat for Viewing Civilization as a « Heat Engine »

Garrett says colleagues generally support his theory, while some economists are critical. One economist, who reviewed the study, wrote: « I am afraid the author will need to study harder before he can contribute. »

« I’m not an economist, and I am approaching the economy as a physics problem, » Garrett says. « I end up with a global economic growth model different than they have. »

Garrett treats civilization like a « heat engine » that « consumes energy and does ‘work’ in the form of economic production, which then spurs it to consume more energy, » he says.

« If society consumed no energy, civilization would be worthless, » he adds. « It is only by consuming energy that civilization is able to maintain the activities that give it economic value. This means that if we ever start to run out of energy, then the value of civilization is going to fall and even collapse absent discovery of new energy sources. »

Garrett says his study’s key finding « is that accumulated economic production over the course of history has been tied to the rate of energy consumption at a global level through a constant factor. »

That « constant » is 9.7 (plus or minus 0.3) milliwatts per inflation-adjusted 1990 dollar. So if you look at economic and energy production at any specific time in history, « each inflation-adjusted 1990 dollar would be supported by 9.7 milliwatts of primary energy consumption, » Garrett says.

Garrett tested his theory and found this constant relationship between energy use and economic production at any given time by using United Nations statistics for global GDP (gross domestic product), U.S. Department of Energy data on global energy consumption during1970-2005, and previous studies that estimated global economic production as long as 2,000 years ago. Then he investigated the implications for carbon dioxide emissions.

« Economists think you need population and standard of living to estimate productivity, » he says. « In my model, all you need to know is how fast energy consumption is rising. The reason why is because there is this link between the economy and rates of energy consumption, and it’s just a constant factor. »

Garrett adds: « By finding this constant factor, the problem of [forecasting] global economic growth is dramatically simpler. There is no need to consider population growth and changes in standard of living because they are marching to the tune of the availability of energy supplies. »

To Garrett, that means the acceleration of carbon dioxide emissions is unlikely to change soon because our energy use today is tied to society’s past economic productivity.

« Viewed from this perspective, civilization evolves in a spontaneous feedback loop maintained only by energy consumption and incorporation of environmental matter, » Garrett says. It is like a child that « grows by consuming food, and when the child grows, it is able to consume more food, which enables it to grow more. »

Is Meaningful Energy Conservation Impossible?

Perhaps the most provocative implication of Garrett’s theory is that conserving energy doesn’t reduce energy use, but spurs economic growth and more energy use.

« Making civilization more energy efficient simply allows it to grow faster and consume more energy, » says Garrett.

He says the idea that resource conservation accelerates resource consumption – known as Jevons paradox – was proposed in the 1865 book « The Coal Question » by William Stanley Jevons, who noted that coal prices fell and coal consumption soared after improvements in steam engine efficiency.

So is Garrett arguing that conserving energy doesn’t matter?

« I’m just saying it’s not really possible to conserve energy in a meaningful way because the current rate of energy consumption is determined by the unchangeable past of economic production. If it feels good to conserve energy, that is fine, but there shouldn’t be any pretense that it will make a difference. »

Yet, Garrett says his findings contradict his own previously held beliefs about conservation, and he continues to ride a bike or bus to work, line dry family clothing and use a push lawnmower.

An Inevitable Future for Carbon Dioxide Emissions?

Garrett says often-discussed strategies for slowing carbon dioxide emissions and global warming include mention increased energy efficiency, reduced population growth and a switch to power sources that don’t emit carbon dioxide, including nuclear, wind and solar energy and underground storage of carbon dioxide from fossil fuel burning. Another strategy is rarely mentioned: a decreased standard of living, which would occur if energy supplies ran short and the economy collapsed, he adds.

« Fundamentally, I believe the system is deterministic, » says Garrett. « Changes in population and standard of living are only a function of the current energy efficiency. That leaves only switching to a non-carbon-dioxide-emitting power source as an available option. »

« The problem is that, in order to stabilize emissions, not even reduce them, we have to switch to non-carbonized energy sources at a rate about 2.1 percent per year. That comes out to almost one new nuclear power plant per day. »

« If society invests sufficient resources into alternative and new, non-carbon energy supplies, then perhaps it can continue growing without increasing global warming, » Garrett says.

Does Garrett fear global warming deniers will use his work to justify inaction?

« No, » he says. « Ultimately, it’s not clear that policy decisions have the capacity to change the future course of civilization. »

Media Contacts
Tim Garrett associate professor of atmospheric sciences	Office phone: (801) 581-5768 Email address: tim.garrett@utah.edu
Lee J. Siegel science news specialist, University of Utah Public Relations	Office phone: (801) 581-8993 Cell phone: (801) 244-5399 Email address: leesiegel@ucomm.utah.edu

]]> http://agungsyakti.wordpress.com/2009/12/23/environmental-news-2/feed/ 0 Dr. Agung Dhamar SYAKTI http://agungsyakti.wordpress.com/2009/12/23/environmental-news/ http://agungsyakti.wordpress.com/2009/12/23/environmental-news/#comments Wed, 23 Dec 2009 09:02:33 +0000 Dr. Agung Dhamar SYAKTI http://agungsyakti.wordpress.com/?p=71 ]]>

04 December 2009

References

B Xu et al, Nature Chemistry, 2009, DOI: 10.1038/NCHEM.467

Kami akan membantu penggalangan bantuan dana pendidikan melalui GN-OTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh — red) dengan menyelenggarakan eksposisi budaya dan seni, ungkap Agung Dhamar SYAKTI, Kepala PPI Marseille, pada Wartawan Majalah Warta GN-OTA, (6/03/2003) seusai penandatanganan ikatan kerjasama di kantor Pimpinan Pusat YLGN-OTA, Jalan Kebon Sirih No.25, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Agung mengutarakan uang hasil keuntungan menyelenggarakan berbagai kegiatan itu nantinya akan disumbangkan sepenuhnya pada YLGN-OTA. Kami merencanakan beberapa bentuk kegiatan seni dan budaya di berbagai kota di Perancis, jelasnya. Serangkaian kegiatan yang diselenggarakan itu lanjutnya akan melibatkan warga masyarakat asal Indonesia yang berada di Perancis.

Kami juga siap mengkampanyekan GN-OTA melalui perhimpunan pelajar Indonesia lainnya yang tersebar di berbagai negara di Eropa, ungkap Agung. Kegiatan kampanye tersebut lanjutnya akan mengajak berbagai pihak asal Indonesia di berbagai negara di sana Kami yakin akan banyak mengundang perhatian dari berbagai kalangan di negara-negara Eropa mengenai kepedulian dan tanggung jawab sosial ini, cetusnya.

Lebih jauh ia menjelaskan PPI Marseille dibentuk secara administrasi Perancis, sesuai dengan Hukum 1 Juli 1901 (tentang pembentukan organisasi). Deklarasi disyahkan pada 3 April 2001 oleh pemerintah Perancis dengan nomor registrasi No. 0133096431, jelasnya. Berdasarkan penjelasan Agung bahwa organisasi yang dipimpinnya ini mempunyai perhatian terhadap dunia pendidikan sebagaimana program GN-OTA. (NAN)

Sumber: GN-OTA

Bioremediasi Lingkungan
Oleh :
Agung Dhamar Syakti
Staf Divisi Bioteknologi (Bioremediasi Lingkungan)Pusat Kajian Sumberdaya
Pesisir dan Lautan nstitut Pertanian Bogor

Perairan kepulauan Seribu diberitakan terkontaminasi heavy crude oil
(Republika, 7 Oktober 2004). Gugusan pulau-pulau seperti Pulau Pramuka,
Panggang, Gosong, dan pulau-pulau lainnya dikepung oleh kurang lebih 2 km2
tumpahan minyak setebal 5 cm dan diduga hal ini disebabkan oleh dampak
pengoperasian sebuah perusahaan pengeboran. Kemungkinan lain adalah karena
buangan (ballast) kapal di perairan Kepulauan Seribu yang merupakan jalur
strategis lintas pelayaran tidak kurang dari 30 kapal tanker.
Seperti dikutip dari International Maritim Organization (IMO), setiap
tahunnya lebih dari 3 miliar metrik ton minyak mencemari dari aktivitas
antrofogenik (baca: manusia dan industri-nya) di mana hampir 40 persennya
berasal dari kegiatan tanker minyak. Pernah dicatat dalam sejarah di
perairan selat Malaka, sekitar 4 juta liter minyak, 6 Januari 1975 tertumpah
dan mengakibatkan pencemaran laut pada kasus kecelakaan kapal tanker Showa
Maru. Bencana yang skalanya  »catastrophique », tabrakan tanker Maersk
Navigator dan Sanko Honour (1,8 juta barel), adalah contoh lain kejadian
tumpahan minyak di Indonesia yang masuk di dalam daftar hitam pencemaran
laut oleh petroleum hidrokarbon di dunia.
Berangkat dari permasalahan di atas, pada setiap kasusnya, kita sebenarnya
dihadapkan pada dua pekerjaan besar yang harus kita kerjakan secara
bersamaan:  »remediasi lingkungan » dan  »klaim kerusakan akibat
pencemaran ».
Sampai saat ini belum ada suatu model pengorganisasian ataupun alat yang
mampu diaplikasikan di setiap kasus pencemaran laut oleh minyak bumi.
Mekanisme penanganan pencemaran minyak di laut baik melalui peraturan serta
kebijakan yang terkait termasuk di dalamnya program action plan belum mampu
menjawab permasalahan dengan memuaskan. Paradigma out-of-sight and
out-of-mind dalam filosofi penanggulangan tumpahan minyak akhirnya menjadi
status quo dan harus segera kita tinggalkan. Secara umum penanganan tumpahan
minyak dilakukan dengan salah satu atau ketiga metode sebagai berikut:
Penanganan secara fisika, adalah perlakuan pertama dengan cara melokalisasi
tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas (oil booms), yang kemudian
akan ditransfer dengan perangkat pemompa (oil skimmers) ke sebuah fasilitas
penerima « reservoar » baik dalam bentuk tangki ataupun balon. Salah satu
kelemahan dari metoda adalah hanya dapat dipakai secara efektif di perairan
yang memiliki hidrodinamika air yang rendah (arus, pasang-surut, ombak, dll)
dan cuaca yang tidak ekstrem. Aplikasi metode ini juga sulit dilakukan di
pelabuhan karena dapat mengganggu aktivitas keluar dan masuk kapal-kapal
dari dan menuju pelabuhan. Kendala lain juga dijumpai karena belum seluruh
pelabuhan di Indonesia memiliki Local Cotingency Plan for Oil Pollution,
semacam manajemen penanggulangan bahaya tumpahan minyak. Teknik lain (secara
fisika) yang lazim digunakan adalah pembakaran yang dari sudut pandang
ekologis hanya memindahkan masalah pencemaran ke udara.
Penanganan secara kimia, awalnya penggunaan metode ini kurang dikehendaki,
aplikasinya untuk menangani tumpahan minyak Torrey Canyon di perairan
Inggris tahun 1967 dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan terutama
dikarenakan dispersan, nama agen kimia yang digunakan untuk penanganan
tumpahan minyak, maupun produk yang terbentuk dari pencampuran minyak dan
dispersan, bersifat racun yang lebih berbahaya dari minyak mentah yang
tersebar di perairan itu sendiri. Untungnya, dalam kurun waktu lebih dari 30
tahun, pengembangan riset agen dispersan menunjukkan hasil yang sangat
menggembirakan, salah satu contoh dari dispersan ini adalah COREXIT 9500
yang diproduksi oleh Exxon Energy Chemical yang sukses diaplikasikan untuk
membersihkan tumpahan minyak tabrakan kapal tanker Evoikos dan Orapin Global
di Selat Malaka.
Bioremediasi lingkungan
Penanganan secara biologis, terutama dengan menggunakan mikroba, dalam hal
ini adalah bakteri, merupakan teknik yang paling ramah lingkungan dan
relatif lebih murah. Teknik ini dikenal dengan nama bioremediasi dan
digunakan untuk finishing touch setelah proses fisika dan kimia berjalan
dengan efektif. Jadi jelas bahwa tidak ada satu metode ataupun pendekatan
yang dapat dikatakan sebagai pemecah masalah. Kombinasi dari ketiga metode
penanganan menjanjikan hasil yang lebih mendekati harapan.
Bakteri yang memiliki kapasitas untuk mendegradasi senyawa yang terdapat di
dalam petroleum hidrokarbon dikenal sebagai bakteri hidrokarbonoklastik.
Tranformasi biologis pencemar minyak yang sebenarnya adalah merupakan proses
mineralisasi material organik dengan produk akhir gas karbondioksida yang
ditandai dengan adanya peningkatan biomasa bakteri itu sendiri. Proses
degradasi sendiri tidak hanya tergantung pada struktur kimia dari petrol
akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pH, salinitas
perairan, dan lebih spesifik lagi adalah ketersediaan oksigen di lingkungan.
Kendatipun banyak peneliti-peneliti beranggapan bahwa bakteri aerob (yang
dapat hidup hanya jika tersedia oksigen) adalah potensi utama pendegradasi
tumpahan minyak di perairan ataupun di permukaan sedimen dangkal, di sedimen
sendiri di mana terdapat banyak bakteri yang bersifat anaerob (dapat hidup
tanpa adanya sediaan oksigen) seperti bakteri pereduksi sulfat juga dapat
mengoksidasi hidrokarbon (minyak) dengan kecepatan yang tentunya lebih
lambat dari degradasi oleh bakteri aerobik, namun dalam skala waktu geologi,
perbedaan ini bukanlah faktor yang kritik (penting).
Di samping itu tumpahan minyak terdiri dari ratusan bahkan ribuan konstituan
(pembentuk) petrol. Tergantung akan lokasi pengeksploitasian, namun secara
umum komposisi petrol terdiri atas 10-40 persen n-alkana berikut hidroarbon
alkana dengan rantai barcabang; 10-30 persen kelompok aromatik; 30-40 persen
cyclo alkana termasuk di dalamnya marker hidrokarbon (sterane, hopane,
diasterane dan steroid aromatik. Terakhir, sekitar 5-20 persennya adalah
komponen komponen berat seperti aspalten dan senyawaan lain yang berikatan
dengan atom atom belerang, nitrogen dan oksigen (syakti, 2004; disertasi).
Berdasarkan hasil penelitian baik itu yang dilakukan di laboratorium (baca:
in vitro) ataupun di lingkungan perairan sendiri (baca: in situ) kemampuan
bakteri dan mikroba lainnya mendegradasi pembentuk petrol berbeda-beda
dengan kecenderungan yang sebagai berikut: n-alkana, senyawa aromatik
seperti benzene, naphtale, phenantren kemudian dilanjutkan oleh kelompok
isoprenoid, sterane, hopane/diasteran, steroid aromatik dan porphyrin.
Untuk kasus yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, kita akan dapat
menarik kesimpulan dengan relatif lebih mudah untuk mengidentifikasi asal
ataupun sumber tumpahan minyak tersebut tanpa harus menganalisis sampai ke
level marker hidrokarbon dan tentunya sangat beralasan sekali bagi kita
untuk dapat mengatakan kepada pihak yang terkait dan bertanggung jawab bahwa
mengapa laut kami tercemar? Mengapa lumba-lumba kami menjadi panik? Mengapa
ikan dan burung-burung kami akan mati dan pasti mati? Sebaliknya sangat
tidak beralasan sekali kalau kita tidak bisa bilang bahwa perusahaan X-lah
yang bertanggung jawab atas semua dan juga tidak ada tempat buat asuransi
untuk mengatakan  »Anda kurang cukup bukti » atau  »analisis Anda tidak
valid ».
Dari sudut pandang sains, kita sebenarnya tidak mempunyai permasalahan yang
berarti untuk dapat melakukan analisis secara valid mengenai petroleum
hidrokarbon yang mencemari perairan meskipun kejadian tersebut telah lama
berlalu. Hanya dengan beberapa gram sampel dari air laut ataupun sedimen
laut yang diambil di tempat terjadinya kecelakaan tanker misalnya kita dapat
menangkap bekas  »tanda tangan » bahan pencemar ini. Kita bahkan akan bisa
segera menentukan komponen manakah yang akan kita analisis, tergantung dari
waktu kejadian. Hanya saja kita juga harus memiliki referensi dari kandungan
hidrokarbon yang terdapat di dalam petrol tertentu dari sumber yang kita
duga berasal. Di dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian terbalik juga
bukan merupakan suatu masalah, sehingga perusahaan tertentu yang diduga
melakukan tindakan pencemaran harus secara kooperatif membantu penyelidikan
terutama di dalam melakukan pengambilan sampel untuk membandingkan profil
senyawa hidrokarbon di lapangan dengan profil petroleum hidrokarbon yang
dieksploitasinya.
Indonesia sendiri terikat dengan kesepakatan  »civil liability » (CLC) pada
1992, artinya sepanjang kita dipandang mampu menyiapkan dokumen klaim
kerusakan lingkungan, pihak asuransi dari London Steam Ship Owners Mutuel
Insurance Limited misalnya untuk kasus MT Natuna Sea (04/10/2000), yang
lalu, asuransi dikabarkan memberikan ganti rugi sebesar 180 juta dolar AS .
Sepanjang terjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dari pemeritah daerah
setempat, pemprov, dan pemerintah pusat lewat Kejaksaan Agung yang tentunya
didukung oleh Bappedal, rasanya bukan hal yang sulit untuk mendapatkan
penggantian rugi akibat kecelakaan tanker–walau sebesar apa pun jumlah yang
akan kita dapat tidak akan pernah membuat kerugian yang kita alami
terlunasi, mengingat gangguan pada salah satu mata rantai makanan dapat
mengakibatkan efek domino yang lebih besar dan berarti pada tingkatan hidup
yang di atasnya.
Yang perlu diingatkan kembali di sini adalah perlunya kerja sama dengan
pihak ketiga. Surveyor yang dianggap independen juga sangat penting. Kita
bisa melibatkan institusi-institusi untuk berpartisipasi. Pusat Kajian
Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, misalnya, memiliki
personel-personel yang berkompeten di bidang ini. Begitu juga perangkat
infrastruktur yang mendukung analisis komposisi dari hidrokarbon petroleum.